Lapas Permisan Bina Narapidana Mati dalam Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

NUSAKAMBANGAN - Dalam pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama UUD 1945.

Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas PMI Ilegal Hingga Penanganan Covid-19

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Salah satu WBP Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan berinisial YM dengan hukuman pidana mati sedang berjuang mendapatkan grasi setelah dua puluh tahun lebih menjalani hukuman di lapas.

Baca juga: Awali Tahun 2022, Rumkit Bhayangkara Gelar Upacara Bendera Dan Pemberian Reward Personel

Selama menjalani hukuman pidana, dirinya aktif di berbagai kegiatan positif. Untuk di Lapas Permisan Pria bertubuh tinggi ini aktif di seni ukir kaligrafi dan kegiatan menghias taman. Selain itu YM juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti tilawah, tadarus, dan lain-lain.

"Beliau sangat semangat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di Lapas Permisan, semoga harapannya untuk mendapat grasi terkabulkan, " Ujar Bobby Permana, Kasi Binadik Lapas Permisan saat ditemui di kantornya, Selasa (02/01/2024).

Baca juga: Canangan Zona Integritas, Bidhumas Polda Kalteng Siap Wujudkan WBK

Di sela-sela menata taman kantor Lapas Permisan saat ditemui petugas beliau mengatakan bahwa keinginannya untuk mendapatkan program grasi sangat kuat. Hal ini lantaran sudah sangat lama di lapas dan ingin berkumpul kembali dengan keluarga.